Dinas Komunikasi dan Informatika

DASAR HUKUM : PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG         :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

STRUKTUR ORGANISASI :

TUGAS POKOK DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang mempunyai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

VISI e-GOVERNMENT 2016 - 2021 :

"Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang Didukung Sarana, Akses dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika"

MISI e-GOVERNMENT 2016 - 2021 :

1. Meningkatkan kualitas layanan Informasi publik melalui peningkatan kinerja dan pengembangan media elektronik dan non elektronik;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana TIK serta profesionalisme suberdaya aparatur bidang komunikasi dan informatika;
3. Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sentral dalam menajemen bidang TIK dan mengembangkan inovasi guna pelayanan transfer data kepada aparatur pemerintah di Kabupaten Kendal;
4. Mengembangkan dan mengelola Database dan Informasi Daerah secara optimal untuk Kabupaten Kendal yang Informatif;
5. Mengembangkan akses informasi yang terjangkau dan merata;
6. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas guna menunjang penyelenggaraan good governance.