Pencarian Portal
Cari berita, pengumuman, dokumen, OPD, investasi, pengadaan, dan konten publik lain dalam satu tempat.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
BukaRingkasan RKA. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .2014
Tidak ada ringkasan.
BukaPERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL
BukaPANDUAN UMUM PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA SEDERAJAT
Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olah...
BukaPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
BukaPERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN KENDAL
Tidak ada ringkasan.
BukaKondisi Geografis
Kondisi geografis Kabupaten Kendal mencakup letak strategis di Pantura Jawa Tengah, topografi beragam dari pesisir hingga pegunungan, serta potensi agraris dan sumber daya air.
BukaRingkasan DPPA. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Tidak ada ringkasan.
BukaStruktur Pemerintahan
Struktur pemerintahan Kabupaten Kendal sebagai kerangka koordinasi pelayanan publik.
Buka