Diskusi Daring Kadisdikbud Terkait Tahun Ajaran Baru di Era New Normal

Kendal – Mengangkat tema “ Memasuki Tahun Ajaran Baru Pendidikan Non Formal di Era New Normal” Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Akhmadi,S.Stp, M.Si melakukan diskusi bersama pegiat pendidikan non formal.

Dalam diskusi daring tersebut membahas tentang beberapa persiapan yang dilakukan dalam pengajaran saat memasuki tatanan normal baru. Wahyu Yusuf Akmadi menjelaskan bahwa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi langkah dalam hal meminimalisir angka putus sekolah dengan tetap memberikan mutu pendidikan yang sama.

“Sesuai dengan misi Bupati dengan mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas,unggul dan berakhlak mulia. PKBM ini menjadi langkah dalam hal meminimalisir angka putus sekolah, jadi keberadaanya sangatlah penting lantaran PKBM mampu menjaring untuk iku menciptakan SDM yang unggul dengan inovasi mereka,” jelas Wahyu Yusuf, Sabtu (20/6/2020).

Sementara itu dalam daring Dr. Subi Sudarto, M.Si selaku Sub Koordinator Fungsi Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berkesempatan menjadi pengisi materi dalam diskusi tersebut yang turut diikuti oleh PKBM dan penggiat pendidikan non formal dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Salah satu penggiat asal Kabupaten Kendal Maftukhin mengatakan, dalam diskusi yang disampaikan bersi tentang metode pengajaran baru yang akan segera diterapkan, mengingat akan diberlakukannya tatanan normal baru.

“Kegatan ini mempersiapkan tutor untuk memasuki metode pengajaran baru dengan adanya masa pandemi covid-19 dengan cara jarak jauh atau persiapan pembelajaran di tatanan normal baru,” terang Maftukhin.

Pembelajaran yang akan segera dimulai pada bulan juli mendatang tidak akan memberlakukan tatap muka, atau seluruhnya menggunakan metode daring berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Adapun terkait pembelajaran praktek untuk sementara ditiadakan, pelajaran praktikum akan diberlakukan kembali saat adanya resmi pengumuman Tatanan Normal Baru dari Pemerintah.

(Diskominfo/AK)