Kunker Wamen PKP ke Kendal, Bahas penataan Kawasan Kumuh dan Penataan Perum

Kendal- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Kendal, Senin (18/5/2026).

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari beserta jajarannya dan diterima di ruang Kerja Setda Kendal.

Dalam kesempatan itu, Wamen PKP bersama Bupati Kendal dan pimpinan instansi vertikal lainnya melakukan diskusi terkait penanganan untuk penataan kawasan kumuh, kawasan perumahan, dan pembangunan RTLH di Kabupaten Kendal.

Usai acra diskusi, Wamen Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Kabupaten Kendal salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melampaui rata-rata nasional, dan pendapatan perkapita melampaui rata-rata pendapatan perkapita nasional. Maka dari itu, pasti akan mengalami mobilitasi penduduk yang tinggi menuju perkotaan, sehingga harus ada pengendalian perkembangan penduduk.

Menurut Fahri Hamzah, perkembangan penduduk di Kendal terindentifikasi dari 1 juta penduduk lebih ada 400 ribu keluarga, dan punya sekitar 300 ribu rumah. Dari 300 ribu rumah ada sekitar 30 ribu rumah tidak layak huni. "Pada pertemuan ini kami berdiskusi untuk strategi pengendaliannya melalui penataan kawasan kumuh dan pembangunan perumahan baru melalui perumahan vertikal dibeberapa kawasan, karena tanah di Kendal semakin langka," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong penataan kawasan pada 4000-6000 RT dari 286 desa dan kelurahan di Kendal untuk mengonsolidasi kawasan-kawan kumuh, sehingga bertahap dengan adanya modernisasi pembangunan viertikal dan lainnya, kawasan kumuh bisa tertangani dengan baik.

"Saya mendorong Pemkab Kendal untuk mempersiapkan lahan, desain, dan data basenya, sehingga ketika pemerintah pusat sudah melakukan penataan masif, Kendal bisa menjadi salah satu contoh penataan perumahan yang baik, sehingga adanya kawasan industri tidak berdampak pada ketimpangan, baik pada ketimpangan ekonomi maupun spasial," kata Fahri Hamzah. 

Lebih lanjut, Wamen mengusulkan terkait dengan pembangunan RTLH di Kendal, paling tidak 10 persen dari data yang ada. "Jadi kalau ada 30 ribu RTLH, bisa diusulkan 3 ribu untuk pembangunan RTLH pertahunnya," ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa ada tiga kunci sukses dalam penataan perumahan. Pertama Pemerintah Daerah (Pemda) harus menguasai tanah, jangan sampai tanah swasta lebih dominan dari pada tanah pemerintah. Kedua, Pemda harus disiplin dengan tata ruang. Kemudian yang ketiga, adalah pembiayaan jangka panjang yang memang sedang atur secara nasional, supaya tenor bisa lebih lama dan bebannya bisa lebih murah.

"Sehingga kalau tanahya dikontrol pemerintah dan ada pembiayaan jangka panjang, maka harga rumah akan sangat murah. Hal ini menjadi harapan pemerintah, mengingat rumah tidak boleh di komersialkan, karena rumah itu seperti sandang dan pangan, dan menjadi hak asasi setiap keluarga," terang Wamen Fahri Hamzah. 

Dalam acara tersebut, Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, bahwa Pemkab Kendal sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, terkait pembangunan rusunawa, penataan kawasan kumuh, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Terkait dengan proposal tersebut, alhamdulillah Pak Wamen dari Kementerian PKP bisa langsung berkunjung ke Kendal untuk melihat rusunawa di Kendal," tutur Bupati Kendal.

Lebih lanjut, Bupati Kendal mengatakan, bahwa arahan dari Wamen akan segera ditindaklanjuti dengan merapatkan kepala OPD terkait, untuj penanganan kawasan kumuh, dan penataan pemukiman yang ada di Kabupaten Kendal.

"Pemkab Kendal juga menyikapi keterbatasan lahan untuk membuat rumah Vertikal. Maka nantinya akan lebih kreativitas dan bekerjasama dengan Investor untuk mewujudkan hal tersebut," tutur Bupati Kendal.

Sementara itu, Kepala Disperkim Kendal, Hasyim menyampaikan, ada diskusi saat pertemuan dengan Wamen PKP, yaitu membahas penyelesaian kawasan kamuh, rumah tidak layak huni, dan ide-ide membuat hunian rumah Vertikal.

"Kemudian juga ada masukan dari Wamen PKP untuk pendataan antrian kepemilikan rumah, agar masyarakat dan pengembang tahu ada berapa banyak kebutuhan rumah di Kabupaten Kendal," kata Hasyim.

Ia juga mengatakan, untuk tindaklanjutnya, akan segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Saat ini Disperkim Kendal sedang melakukan kajian untuk pendataan pekerja terkait dengan kebutuhan rumah di Kabupaten Kendal.

Diskominfo Kendal/Heri