Pemkab Kendal dan Polres Kendal Gelar Rakor Linsek Bahas Aktivitas Tambang

Kendal- Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Polres Kendal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral terkait aktivitas galian C di wilayah Kabupaten Kendal, Kamis (4/6/2026) di Aula Mapolres Kendal.

Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antar instansi serta menindaklanjuti aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berpartisipasi dalam menjaga harmoni, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Kendal.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah selalu terbuka terhadap masukan, kritik, dan aspirasi dari masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Rakor lintas sektoral ini dinilai sebagai forum yang tepat untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, serta harapan masyarakat terkait aktivitas galian C.

“Pemerintah Daerah berkomitmen menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang bijaksana,” ujar Benny Karnadi.

Lebih lanjut Wabup Kendal mengatakan, Pemerintah Daerah memahami adanya kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan, kerusakan infrastruktur jalan, potensi bencana atau longsor, serta gangguan terhadap kenyamanan dan keselamatan warga.

Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rakor tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Wabup Benny Karnadi menambahkan, menyikapi berbagai kritik dan masukan dari masyarakat berkenaan dengan dampak aktivitas pertambangan di Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Forkopimda.

“Menyikapi beberapa kritik dari masyarakat terkait dampak pertambangan yang ada di Kendal, kami telah berkoordinasi dengan Forkopimda. Pemerintah Daerah siap mengaktifkan kembali Satgas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Satgas ini memiliki kewenangan tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga penanganan terhadap dampak pertambangan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal tidak mempersoalkan kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang justru menjadi pengingat bagi Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan kinerja.

“Kami tidak ada persoalan dengan kritik di media sosial, karena itu menjadi pengingat bagi kami untuk bekerja lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal berkewajiban menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, iklim investasi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha galian C harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, didukung kajian lingkungan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan melakukan peninjauan terhadap perizinan aktivitas galian C, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar tidak merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, akan diambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolres Kendal, AKBP. Hendry Susanto Sianipar, menegaskan dukungan Polres Kendal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik maupun mengganggu ketertiban umum.

Melalui rakor lintas sektoral ini, Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Polres Kendal berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Kendal menegaskan akan terus selaras, serasi, dan sejalan dalam mengawal terciptanya kondisi yang aman, damai, dan nyaman di Kabupaten Kendal.

Diskominfo Kendal/Ian