Inspektorat

INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara tidak hanya melakukan pengawalan agar pengelola keuangan negara  on the track , tetapi mendorong pimpinan SKPD untuk mampu menjawab setiap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial dan program.

Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara juga berkaitan erat dengan penerapan Anggaran berbasis kinerja, dimana penilaian akuntabilitas sebuah SKPD tidak hanya berhenti pada tahapan keluaran (output), namun hingga capaian hasil (outcome) dan dampak sebab akibat dari program dan kegiatan.

Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah adalah sebuah penilaian sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (Auditor) terhadap operasi, pengelolaan resiko dan sistem pengendalian dalam instansi pemerintah (SKPD) untuk menentukan, apakah  :

1. Keuangan negara telah dikelola secara ekonomis dan efisien serta mendorong tercapainya tujuan negara secara efektif.
2. Seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai sistem, prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
3. Pelaporan keuangan dan kinerja telah disususn sesuai dengan ketentuan dan standart yang berlaku.
4. Terwujudnya pelayanan publik pada masyarakat, yang semuanya dilakukan untuk dikonsultasikan dengan pimpinan negara/ daerah dan para pejabat publik terkait agar dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif serta dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial dan program.

Keberhasilan auditor intern dalam melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara tercermin dari beberapa indikator.

1. Keuangan negara yang dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif dapat diukur dari meningkatnya beberapa indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, indikator-indikator daya saing dan indikator utama masing-masing sektor.
2. Ketaatan terhadap prosedur, sistem dan hukum yang berlaku dapat diukur dari berbagai indeks dibidang penegakan hukum seperti indeks persepsi korupsi, jumlah kasus dan temuan hasil audit intern dan jumlah pelanggaran oleh aparat negara.
3. Kualitas pelaporan keuangan dan kinerja tercermin dari opini atas laporan keuangan instansi pemerintah dan hasil audit kinerja dari ekternal auditor (BPK) serta hasil evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Pelayanan publik yang terbaik dapat diukur dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atau indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Adanya paradigma baru dalam pengelolaan negara pasca terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004, pengelolaan keuangan negara dituntut lebih akuntabel, yaitu dengan penerapan performance budgeting dan adanya kewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja. Hal ini mengandung arti pertanggungjawaban keuangan tidak hanya terhenti pada tahap keluaran (output), namun sampai pada tahap hasil (outcome) dan dampak sebab akibat dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.